Ruang Lingkup Pengadaan barang dan Jasa

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdapat Aturan Mengenai Ruang Lingkup Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang / Jasa.

Ruang Lingkup Tersebut Meliputi :

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.  


2. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Pinjaman atau Hibah Dalam negeri :

Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud diatas, mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pinjaman atau Hibah Luar Negeri : 

1. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.


2. Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

1. Swakelola; dan/atau
2. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi :

1. Barang;
2. Pekerjaan Konstruksi;
3. Jasa Konsultansi; dan
4. Jasa Lainnya.